Kebangkitan Nasional pada 1908 pada hakekatnya adalah era bangkitnya rasa dan semangat persatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan cita-cita bangsa. Era ini ditandai dengan peristiwa penting yaitu berdirinya pergerakan Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908. Kini untuk mewujudkan kebangkitan nasional kedua, cara yang paling esensial dengan membangkitkan sumber daya manusia (SDM) di pedesaan melalui proses pendidikan yang progresif sesuai dengan tantangan globalisasi. Serta membangkitkan proses nilai tambah terhadap sumber daya lokal dengan kapasitas inovasi teknologi.

Saatnya membangkitkan SDM unggul di pedesaan, khususnya daerah terpencil atau kabupaten yang masih terbelakang. Perlu terobosan untuk membangkitkan SDM pedesaan lewat pendidikan yang lebih berkualitas. Terutama pendidikan vokasi yang sesuai dengan tipologi daerah. Mencetak ilmuwan yang berbasis pedesaan sejak usia belia atau lulusan SMA/SMK merupakan kredo terwujudnya kebangkitan nasional yang dimulai dari pinggiran.

Langkah untuk mencetak ilmuwan berbasis perdesaan telah dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo. Yakni menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti agar membuat program pengiriman para lulusan  SMK kejuruan perikanan dari daerah terpencil untuk kuliah di luar negeri. Seperti belajar di Jepang guna mendalami teknologi budidaya mutiara dan proses nilai tambahnya.

Terobosan memberikan beasiswa ikatan dinas bagi siswa berprestasi dari sekolah menengah untuk belajar di luar negeri patut diapresiasi dan diperbanyak. Peringatan Harkitnas ke-109 hendaknya bisa mencerahkan publik tentang tahapan atau milestones kebangkitan nasional yang kedua bagi bangsa. Ini bisa terwujud dengan cepat berkat adanya bonus demografi yang dipersiapkan dengan baik. Yakni struktur kependudukan  yang potensial dan bisa didayagunakan negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya.

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada 2030 mencapai 305,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 28,6% dari tahun 2010 yang sebesar 237,6 juta jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk pada 2030 menjadikan Indonesia negara kelima dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Idealnya era tersebut menjadi momentum kebangkitan nasional kedua. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia tersebut dibarengi dengan meningkatnya penduduk berusia produktif (usia 15 tahun sampai 65 tahun).

Pada 2010, proporsi penduduk usia produktif sebesar 66,5%. Proporsi ini terus meningkat mencapai 68,1% pada 2028 sampai 2031. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif menyebabkan menurunnya angka ketergantungan, yaitu jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif dari 50,5% pada 2010 menjadi 46,9% pada periode 2028-2031. Tetapi angka ketergantungan ini mulai naik kembali menjadi 47,3% pada 2030.

Kontribusi penduduk berusia produktif menyebabkan peningkatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan catatan adanya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan semakin banyaknya SDM yang berkelas dunia. Antisipasi dan proyeksi yang tepat terhadap bonus demografi menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara yang signifikan. Dengan bonus demografi, negara berkembang (antara lain Indonesia, India, Brasil) mendapat berkah berupa penduduk dengan umur produktif sangat besar dan usia lanjut yang belum banyak.

Di lain pihak, negara maju, termasuk Amerika Serikat, justru menghadapi aging population, dengan kondisi proporsi penduduk usia lanjut yang meningkat tajam. Kondisi demografi dengan aging population berdampak negatif pada kinerja perekonomian.

Transformasi menjadi negara maju pada era bonus demografi akan sulit terwujud tanpa disertai dengan mencetak SDM unggul di segala bidang sebanyak-banyaknya. Sejarah menunjukkan bahwa untuk mencetak SDM unggul pada era Presiden Soekarno dengan cara mengirim ratusan pemuda belajar di negara maju guna transfer teknologi.

Begitu juga saat BJ Habibie menjadi Menristek mengirimkan ribuan lulusan SMA ke berbagai negara maju. Langkah ini sebagai persiapan menjalankan strategi transformasi teknologi dan industri. Tapi sejak 1997 berbagai program bea siswa ke luar negeri yang dirintis BJ Habibie dihentikan dengan alasan politis. Sehingga kesempatan pemuda Indonesia berbakat dari berbagai golongan untuk kuliah di luar negeri menjadi tertutup.


Tertinggal

Data statistik menunjukkan bahwa di Amerika Serikat lima tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa asal China sekitar 157.000 orang, India 103.000, Jepang 21.000 orang, dan Indonesia sekitar 5.000–6.000 orang. Di Jerman, mahasiswa asal Indonesia sekitar 2.000 orang, namun mahasiswa China di Jerman sampai 25.000 orang.

Penduduk China itu lima kali lipat penduduk Indonesia, jadi kalau mahasiswa Indonesia di Jerman hanya 2.000 orang artinya mahasiswa China di Jerman itu 10.000. Tapi nyatanya mahasiswa China di Jerman sampai 25.000. Begitu juga di Australia, mahasiswa Indonesia 11.000 orang, sedangkan asal Vietnam 10.000 orang. Padahal penduduk Vietnam hanya sekitar 90 juta orang.

Artinya kalau penduduk Indonesia 250 juta orang atau sekitar tiga kali Vietnam, idealnya mahasiswa Indonesia di Australia 30.000 orang, nyatanya hanya 11.000 orang. Artinya Indonesia masih tertinggal dalam mengirimkan mahasiswa Indonesia ke negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia & Jerman.

Selama ini mindset orang Indonesia adalah ingin sekolah keluar negeri untuk program S2 saja. Inilah yang membuat Indonesia tertinggal dengan negara lain. Sebab zaman dulu informasi tidak ada, keuangan keluarga masih rendah, kuliah S1 di Indonesia masih murah sehingga banyak orang menganggap S2 saja ke luar negerinya.

Era konseptual saat ini, dengan jiwa muda yang mudah beradaptasi, kemampuan bahasanya lebih cepat untuk mempelajari bahasa asing. Masa kuliah S1 di luar negeri lebih lama mencapai 4-5 tahun dibandingkan kuliah S2 hanya 1-2 tahun. Alhasil proses adaptasi dan pengenalan budaya negara itu lebih mudah.

Dengan alasan itulah pemerintah, swasta dan masyarakat yang mampu harus menggalakkan kembali pengiriman tamatan SMA ke luar negeri. Termasuk reorientasi program dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan menitikberatkan pembinaan siswa SMA/SMK berbakat untuk dikirim kuliah ke negara-negara maju.