Nusantara dan Pengawasan Wilayah

Bimo Joga Sasongko, Ketua Umum IABIE, Pendiri Euro Management Indonesia

Republika Jum’at, 14 Desember 2018

Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember menekankan arti penting Deklarasi Juanda 1957 sebagai konsepsi kewilayahan untuk mewujudkan Wawasan Nusantara.

Peringatan Hari Nusantara mengingatkan segenap bangsa agar jangan lengah dan lemah dalam mewujudkan kedaulatan wilayah secara utuh. Patut diperhatikan, kini ada masalah yang masih mengganjal kedaulatan bangsa dan melukai perasaan rakyat. Yakni, adanya kontrol sebagian ruang udara Indonesia yang masih dikendalikan oleh negara tetangga.

Negara tetangga yang wilayahnya sebesar kota itu hingga kini masih menguasai Flight Information Regional (FIR), terkait pengaturan lalu lintas udara bagian barat Indonesia, yakni ruang udara di Kepulauan Riau, Kepulauan Natuna, dan perairannya.

Masalah tersebut hingga kini masih berlarut-larut dan belum berhasil diambil alih oleh otoritas terkait di Indonesia. Pemerintahan sudah silih berganti, tetapi masalah tersebut terus mengganjal. Inilah batu ujian pemerintah dan Panglima TNI yang baru untuk segera menuntaskan kewibawaan Wawasan Nusantara.

Masalah FIR mestinya bisa dituntaskan paling lambat 2018, karena semua infrastruktur dan SDM berkompeten sebenarnya sudah disiapkan, yaitu dengan adanya Jakarta Automated Air Traffic Service (JAATS) yang sebenarnya sudah mampu mengendalikan lalu lintas udara di wilayah Indonesia Barat secara utuh dan penuh wibawa.

Hari Nusantara menjadi peringatan keras bagi setiap generasi bangsa agar mampu melakukan pengawasan wilayah NKRI secara efektif yang menggunakan teknologi terkini.

Sesuai dengan era Industri 4.0.

Memasuki tahun 2019, segenap bangsa jangan terlena dengan urusan pesta demokrasi. Justru memasuki 2019, ada masalah tersembunyi sehingga perlu menyempurnakan agenda bela negara yang paling esensial.

Hal itu adalah kemampuan menjaga kedaulatan wilayah negara dengan sistem ter- kini. Untuk itu, perlu meneguhkan industrialisasi dan transformasi teknologi perta hanan. Perlu perencanaan strategis pengelolaan SDM bangsa sebagai sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Target agenda bela negara tahun 2019 adalah meneguhkan sistem pengawasan daratan, laut, udara, serta garis perbatasan negara. Wawasan Nusantara kini harus difokuskan pada doktrin yang tidak lengah sedetik pun dalam menjaga kedaulatan bangsa karena ditunjang SDM ahli dan infrastruktur canggih.

Indonesia yang juga memiliki banyak pulau kecil strategis secara posisi ataupun potensi ekonomi harus selalu dijaga. Sayangnya, sifat strategis tersebut belum didayagunakan secara optimal. Pembangunan dan pengusahaan masih sulit dilakukan.

Pendekatan geospasial, yaitu dengan data dan informasi yang bereferensi bumi merupakan langkah yang efektif dalam pengelolaan.

Agenda bela negara juga harus klop dengan kebijakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang tengah melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan terhadap SDM untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas ke depan.

Wawasan Nusantara kini sangat bergantung pada kemajuan teknologi dan membutuhkan infrastruktur serta SDM pemantau yang andal dalam menjaga wilayah darat, laut, dan udara.

Sistem pemantau lazimnya terintegrasi dalam C4ISR(Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissanse), yang mengedepankan pesawat tanpa awak dan sebaran radar di titik-titik rawan.

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang biasa disebut pesawat tanpa awak bisa segera diterapkan secara massal, karena sudah ada riset dan rancang bangun yang dilakukan BPPT, PT Dirgantara Indonesia, dan LAPAN.

Bahkan, satelit buatan LAPAN yang bisa menunjang operasional pesawat tanpa awak juga sudah rampung.

Satelit Lapan A2 dan A3 mampu menjalankan berbagai misi strategis, seperti pemantauan daratan dan seisinya, muatan Automatic Identification System (AIS) untuk pemantauan berbagai aspek kemaritiman, muatan sains untuk pengukuran medan magnet bumi, serta muatan komponen satelit itu sendiri untuk menguji bermacam sensor.

Hari Nusantara mesti bisa menyadarkan segenap warga bangsa terkait potensi luar biasa di bumi Pertiwi yang harus dijaga dengan metode yang paripurna. Perlu mencari solusi jitu untuk atasi berbagai rintangan yang mengadang dalam mendayagunakan potensi besar tersebut untuk kemakmuran rakyat.

Keniscayaan, makna peringatan Hari Nusantara menjadi momentum meneguhkan sistem pengawasan daratan, laut, udara, serta garis perbatasan negara.

Wawasan Nusantara kini harus difokuskan pada doktrin yang tidak lengah sedetik pun dalam menjaga kedaulatan bangsa karena ditunjang dengan SDM ahli dan infrastruktur yang canggih.

Hingga kini, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di negeri ini masih jauh dari harapan. Lingkup pengelolaan di atas menyangkut perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antarpemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perlu juga mewujudkan optimasi dan keandalan infrastruktur radar nasional. Khususnya, sinergi dan integrasi radar yang dimiliki TNI ataupun instansi sipil. Alutsista radar sangat penting karena bisa mendeteksi secara dini adanya gangguan di wilayah udara dan laut.

Berbagai zona yang selama ini sangat rawan dan menjadi ancaman kedaulatan bangsa perlu dibangun infrastruktur radar. Dibutuhkan pula SDM yang ahli dalam hal desain dan optimasi radar yang mampu mengintegrasikan berbagai jenis radar, baik milik militer maupun instansi sipil.

Integrasi itu mampu mengatasi masalah kompatibilitas data, pengolahan, dan pendistribusiannya secara cepat. Sebuah keniscayaan, mengintegrasikan radar nasional 'yang mampu menampilkan sistem dengan satu layar besar untuk seluruh radar militer dan sipil di Tanah Air.

 

©2017 Bimo Sasongko. All rights reserved.